Narsono Son
Purwokerto - Dalam rangka memastikan kesiapan layanan Pemasyarakatan selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ibnu Ismoyo, melaksanakan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Purwokerto, Selasa (30/12)
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kesiapan sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran, serta pelayanan terhadap warga binaan dan petugas selama periode Nataru. Ibnu menegaskan pentingnya optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran agar seluruh layanan Pemasyarakatan tetap berjalan aman, tertib, dan humanis.
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu melakukan dialog dengan jajaran pegawai serta warga binaan, sekaligus meninjau beberapa area layanan utama seperti ruang pendaftaran, ruang kunjungan, ruang registrasi, blok hunian, bengkel kerja, hingga dapur. Ibnu juga menyampaikan apresiasi atas upaya Lapas dalam menjaga stabilitas keamanan dan memberikan pelayanan terbaik selama momentum hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
"Dalam akhir tahun kita akan menghadapi 2 perayaan besar, yaitu perayaan Natal dan pergantian tahun. 2 perayaan tersebut menuntut kita sebagai petugas Pemasyarakatan untuk terus waspada dan terus melakukan deteksi dini guna mencegah hal-hal yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban. Kita berikan seluruh tenaga, waktu, dan pikiran kita dalam menciptakan kondisi Lapas yang kondusif, aman, dan tertib, " ujarnya.
Kepala Lapas Narkotika Purwokerto, Mochammad Sjaefoedin, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan seluruh kegiatan Nataru berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
“Kunjungan ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam memastikan kesiapan layanan dan pengelolaan anggaran selama Nataru. Kami siap menindaklanjuti setiap arahan guna mendukung kelancaran tugas Pemasyarakatan, ” tuturnya.
Melalui kunjungan ini, diharapkan dapat menjadi semangat, motivasi, dan dukungan bagi jajaran petugas yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sehingga dapat semakin kuat dalam mewujudkan layanan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
(Humas Elkapur)
