Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kalapas Purwokerto Koordinasi dengan Bupati Banyumas Bahas KUHP Baru

PURWOKERTO - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Purwokerto, Ali Andra Harahap bersama para Kepala UPT Pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Banyumas melaksanakan kunjungan koordinasi kepada Bupati Banyumas pada Rabu (11/3/2026) di Pendopo Bupati Banyumas.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara jajaran pemasyarakatan dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendukung implementasi kebijakan pemasyarakatan, khususnya terkait penerapan KUHP Baru.

Baca juga: Lapas Narkotika Purwokerto Perkuat Komitmen ZI, Laksanakan Studi Tiru WBBM ke Bapas Magelang

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Kelas IIA Purwokerto, Aliandra Harahap, menyampaikan maksud kedatangan bersama para Kepala UPT Pemasyarakatan Banyumas yaitu memohon dukungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama para penegak hukum di wilayah Banyumas.

Baca juga: Lapas Purwokerto bersama UPT Se-Eks Karesidenan Banyumas Donor Darah dalam Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke-1

FGD tersebut direncanakan membahas penerapan KUHP Baru, khususnya mengenai pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk alternatif pemidanaan.

Baca juga: Mengabdi dengan Hati: Bapas Purwokerto Hadir untuk Warga Kaliori melalui Kerja Bakti dan Bakti Sosial

“Melalui forum diskusi bersama para penegak hukum dan instansi terkait, kami berharap dapat menyamakan persepsi serta merumuskan mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial agar dapat berjalan efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ” ujar Aliandra Harahap.

Baca juga: Gelar Aksi Kemanusiaan, Lapas Narkotika Laksanakan Donor Darah

Selain itu, Kalapas juga menyampaikan rencana program pembinaan berupa kegiatan kerja bakti warga binaan di kawasan Alun-Alun Purwokerto sebagai bagian dari program asimilasi. Program tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kembali rasa tanggung jawab serta kepedulian sosial warga binaan sebelum mereka kembali ke tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas menyambut baik rencana koordinasi tersebut serta mendorong agar pihak Lapas segera mengajukan surat resmi terkait permohonan fasilitasi pelaksanaan FGD.

Baca juga: Dari Sampah Menjadi Manfaat, Lapas Purwokerto Panen Maggot Program Pengelolaan Terpadu

Dengan adanya forum tersebut diharapkan dapat diperoleh kesepahaman bersama mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial, termasuk penentuan lokasi kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan di berbagai fasilitas pelayanan publik milik pemerintah daerah.

(Humas Lapas Purwokerto)